Rabu, 09 Juni 2021

Review Buku KEPEMIMPINAN BIROKRASI Bab 8. Kepemimpinan Birokrasi

 


Review Buku Kepemimpinan Birokrasi

Judul Buku                  : KEPEMIMPINAN BIROKRASI

Judul Bab 8                 : KEPEMIMPINAN BIROKRASI 

Penulis                         : Harbani Pasolong

Penerbit                       : ALFABETA

Tahun Terbit               : 2015

ISBN                           : 978-979-8433-79-5

Halaman Buku            : 234 Halaman

Halaman Bab. 8          : 21 Halaman (115-135)

Cetakan                       : Ke Empat

Nama Reviewers         : Ahmad Nadirul Haq

            Pada Bab ini didahului pada menjelaskan peranan yang stategis serta tugas-tugas pelayanan terkait dengan kualitas pemimpinnya. Selain daripada itu kontek birokrasi publik juga di jelaskan yang dikatakan sebagai sangat paternalistik dimana para staf bekerja selalu tergantung pada pemimpinnya.

            Berbagai riset kepemimpinan yang di tuangkan di buku ini pada birokrasi pubkik, yang menunjukkan bahwa lemahnya kepemimpinan dalam berbagia level atau tingkatan. Dalam hal ini di jelaskan bahwa level atau tingkat penguasaan kepemimpinan pada umumnya masih di bawah rata-rata atau dalam kata lain rendah. Masih dalam pembahasan yang sama di tuangkan pula bahwa kewenangan formal menjadi senjata ampuh di setiap lini kepemimpinan dalam hhal menggerakkan bawahannya. Oleh karenanya seorang bawahan bekerja di bawah tekanan bukan kesadaran sehingga hubungan antara pemimpin dan staff atau bawahan tidak terjalin harmonis.

            Di buku ini pula khususnya di Bab 8 penulis menuangkan identifikasi beberapa fenomena kepemimpinan birokrasi publik antara lain :

1.      Pemimpin birokrasi publik dalam menjalankan roda birokrasi umumnya belum digerakkan oleh visi dan misi

2.      Pemimpin borokrasi senantiasa mengendalikan kewenangan formal yang dimilikinya

3.      Pemimpin birokrasi publik memiliki konpetensi rendah

4.      Dan lemahnya akuntabilitas pemimpin birokrasi

Pada kutipan tersebut Harbani Pasolong memberikan suatu gambaran identifikasi yang terjadi pada pemimpin yang sekarang ini sehingga terjadinya ketimpangan. Dia juga mengatakan masih banyak fenomena dari kepemimpinan birokrasi yang mengakibatkan birokrasi belum berfungsi sebagiamana mestinya. Maka dari itu ditariklah konkulasi bahwa kepemimpinan birokrasi masih jauh dari good governance. Dan dikatakan pula bahwa “untuk mewujudkan good governance diperlukan sosok pemimpin yang memiliki  komitmen yang tinggi terhadap kinerja pelayanan memupuk kompetensi dan akuntabel di dalam semmua kebujakan, tindakan maupun langkah-langkahnya.

      Pada bagian kepemimpinan birokrasi Harbani Pasolong mengutip dari konsep Max Waber (1947) yang menyatakan bahwa “telah memberikan rujukan tentang konsep kepemimpinan organisasi dalam bidang pemerintahan yang dinamakan kepemimpinan Birokrasi (Bureaucracy Leadership) Weber (1947), menyatakan dua model kepemimpinan dalam mendiskusikan birokrasi yaitu (1) kepemimpinan tradisional dan (2) kepemimpinan karismatik, pembagian model kepemimpinan ini didasarkan pada legitimasi implementasi kekuasaan dalam birokrasi”. Oleh karena itu penulis dalam hal ini Harbani Pasolong mengatakan bahwa dalam bidang pemerintahan, kepemimpinana dinamakan kepemimpinan birokrasi (Bureaucratic Leadership). Adapun dituangkan pula oleh penulis mengai pendapat Tjokroamidjoyo (1987:113) bahwa administrator sebagai pemimpin birokrasi yang diharuskan mengambil keputusan sendangkan Thoha (2002:160) dikatakan pemimpin diangkat di dalam suatu jabatan oleh pejabat yang bewenang.

      Di dalam bab ini pula di kutip oleh penulis mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil, diatur dalam beberapa hal yakni: diklat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu (1) diklat prajabatan dan (2) diklat dalam jabatan. Diklat pra jabatan di jabarkan kembali menjadi 3 bagian yaitu (1)diklat Jabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I, (2) Diklat Jabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II, dan (3) Diklat Jabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III. Adapun Diklat dalam jabatan juga dibedakan menjadi 3 klasifikasi yakni (1) Diklat Kepemimpinan, (2) Diklat fungsional, dan (3) Diklat Teknis. Akan tetapi penulis menuangkan argumentasi atas analisanya bahwa Diklat Kepemimpinan dimaksudkan untuk mencapai persyartan terdiri dari beberapa tingkatan yakni :

1.      Diklatpim tingkatan IV untuk jabatan struktural eselon IV

2.      Diklatpim tingkatan III untuk jabatan struktural eselon III

3.      Diklatpim tingkatan II untuk jabatan struktural eselon II

4.      Diklatpim tingkatan I untuk jabatan struktural eselon I

Dengan ini setiap Standar kompetensi Eselon dituangkan di bab ini. Untuk memperjelas setiap standar kompetensi yang di miliki setiap Eselonnya menurut Harbani Pasolong yang dikutip pada kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 43/Kep/2001. Penulis juga meng urutkan tingkatan kepemimpinan bagi birokrasi dimulai dari Top (pejabat Eselon I), Middle (pejabat eselon II dan III) serta Lower (Pejabat Eselon IV).

            Beranjak dari situ penulis juga menuangkan tentang Pergeseran Paradigma Pemerintah sebagaimana dijelaskan bahwa pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah dari “rule government´menjadi “good governance” atau “from government to fovernance”, dari sentarlistis ke desentralistis, dan dinamakan tumbuj kembang masyarakat ke arah “Iempowering” maka perlu disikapi dan di imbangi katanya.

            Selain dari hal itu dijelaskan pula tentang Kepemimpinan Birokrasi Transaksional yang di dalamnya didasarkan pada keyakinana terhadap legalitas pola-pola aaturan normatif dan hak yang di berikan kepada penguasa berdasarkan pada aturan tersebut kata Harbani Pasolong. Dituangkan kembali oleh penulis mengenai kepemimpinan birokrasi transaksional menurut Weber berdasarkan karakteristiknya yakni : (1) berdasarkan transaksi, (2) Kejelasan Aturan, (3) orientasi pada pengawasan ketat, (4) anti perubahan, (5) orientasi pada jabatan dan kekuasaan, (6) fokus pada pekerjaan, (7) kewenangan mutlak, (8) Pemasung kreativitas pegawai, (9) individualitas kerja, dan (10) Diharmonisasi Organisasi.

            Disamping itu penulis juga menjelaskan di bab ini mengenani kepemimpinan birokrasi Tansformasional yang pada kata Transformasional diartikan sebagai mentransformasikan atau mengubah hal menjadi berbeda dengan sebelumnya. Menurut Harbani Pasolong yang mengutip pernyataan dari Bass dalam Gibson dkk. (1997:86) menyatakan bahwa “kepemimpinan tranformasional adalah kemampuan untuk memberi inspirasi dan memotivasi para pengikut untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar dari pada direncanakan secara orisinil dan untuk imbalan internal. Dalam hal ini penulis bertujuan mengungkapkan bahwa para pemimpin haruslah memiliki jiwa kepemimpinan tranformasional yang dapat menginspirasi dan memotivasi agar para pengikut dapat tenang dan memiliki relevansi yang kuat.

            Di bagian akhir bab ini di berikan lah hasil riset mengenai kepemimpinan transaksional dan tansformasional antara lain Bernard M. Bass, Jung, Avolio, dan Berson (2003) Judul Penelitian tersebut adalah “prediksi kinerja unit dengan menggunakan kepemimpinan transformasional dan transaksional”. Di ungkapkan oleh penulis bahwa penelitian ini, meneliti tentang penggunaan kepemimpinan transformasional, baik pada pemimpin platon maupun sersan palton yang berhubungan dengan kohesi dan potensi kesatuan dengan sampel 72 platon. Selain penelitian tersebut penulis juga menambahkan referesi penelitian dari Ralph J. Masi & Robert A. Cooke (2000), dengan judul penelitian tersebut adalah “Pengaruh kepemimpinan Transformational terhadap Motivasi Bawahan, Norma, Pemberian wewenang dan Produktivitas Organisasi”. Pada penelitian ini di ungkap pula bahwa mengkaji tentangn kepemimpinan transformasional, baik secara teoritis maupun secara empirik dalam kaitannya dengan pemberian wewenang, motivasi, produktivitas, dan konsep yang relevansi. Selain dari 2 penelitian tersebut juga di ikuti dari John E. Barbuto JR. (2005), dengan judul penelitian “Motivasi dan Kepemimpinan Transaksional, Kharisnatik dan Transformasional”, juga Randi G. Eppart (2004) dengan judul penelitian “Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional seperti mereka memprediksikan budaya konstruktif dan defensif”. Temuan-temuan penelitian tersebut dijelaskan secara detail oleh penulis sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk di kembangkan dan di sesuaikan dengan zaman sekarang. Dalam hal ini penulis bertujuan membandingkan dan menyatukan persepsi mengenai telitian para ahli tersebut.

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar